permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Tentang. pemerintahan dalam negeri. 17, 2014 • 0 likes • 27,876 views. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang. a. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pta Jawa. Pasal 173. go. 750. 2 4 TAHUN 20 12 ). Modul Praktek. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik. peraturan walikota palembang nomor 69 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kota palembang. 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. U. d. peraturan daerah bupati bandung8. KEMENDAGRItentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas. Permendagri No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 6. ABSTRAK: Dalam rangka terwujudnya pengelolaan naskah dinas secara tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Pusat: Nomor: 1: Tahun: 2023: Judul: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah: Ditetapkan Tanggal: 26 Januari 2023: Diundangkan Tanggal: 15 Februari 2023: Berlaku Tanggal: 15 Februari 2023 Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. Sumber : yumpu. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. D. Daftar Situs Slot Gacor Online Terpercaya Indonesia 2023. NAMA : SITI MUTHMAINNAH NPP : 29. (b) Susunan nomor naskah dinas harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965Download Permendagri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri di situs info asn. Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah: 171. , M. 2021/No. Status. 1953, kemendagri. Bimtek Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Jadwal Bimtek MCP SURAT BIMTEK 104. 3. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun. 2017/NO. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, belum sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tata naskah dinas secara elektronik sehingga perlu diubah dan disesuaikan; e. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua Dokumen. Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa. informasi bimtek permendagri no 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah: Biaya Kontribusi Rp. (c) Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Ttahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 9. n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah seluruh Indonesia. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021. Title: Permendagri Nomor 42 Tahun 2016 tentang tata naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pedoman tata naskah Dinas Instansi Pemerintah, Author: Indonesia. adanya grip dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk dapat segera merespon kebijakan-kebijakan strategis pemerintah (ex: pada tahun 2021 persetujuan TPP menjadi alat kontrol dalam. 5. Login. 2. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. U. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. PEMERINTAH DAERAH. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022,. C. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a). bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. ABSTRAK PERATURAN. Government & Nonprofit. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang sudah tidak. Menteri Dalam Negeri, pada 12 September 2022 menetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. 33 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas di Lingkungan. Permendagri tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Terbaru Administrasi Arsip Download Indonesia Sekolah. 2020. Peraturan Wali Kota No. Jenis. Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-/03. 2021. untuk keamanan isi naskah dinas yang jurnlahnva lebih dari satu hala_ma_n, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat Sahabat ainamulyana. Pemerintah meneribitkan aturan baru tentang Tata Naskah dinas untuk diberlakukan di seluruh pemerintahan daerah. (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Pdf Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Desa Adat . 32 Tahun 2004 tentang. media massa; 3. naskah dinas sebelum disampa_ikan kepada yang berhak dilakukan penomoran naskah dinas. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Tata Naskah Dinas. Baca juga : KODE SURAT DINASTENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. go. 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH: Detail Dokumen. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. 26 Januari 2023. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan. TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. UU No. tentang Lambang Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. 80/2015 tentang produk hukum daerah, dan Perbub Kulon Progo No. Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi. dengan pertimbangan: a) bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan. Undang-undang nomor 61 Tahun. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpe rcaya melalui sistemSeperti halnya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah(DonloD Disini) Seperti dala pasal 11 disitu disebutkan bahwa ukuran kertas, berat kertas, jenis huruf, dan ukuran huruf sudah dijelaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tersebut. Kategori Peraturan. n, u. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. ( Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Terkait Tata Naskah Dinas ,naskah dinas korespondensi ) Dengan Hormat. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; b. 1. Bahwa dengan ditetapkanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka di pandang perlu untuk dilakukan penyesuaian/ terhadap. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAB I. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 yang mengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu. Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK. Dokumen ini berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyebaran, dan penyimpanan naskah dinas. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, No. 1. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Berdasarkan. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah,. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem. sistem elektronik dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian naskah dinas di lingkungan pemerintahan. bahwa dalam rangka tertib administrasi. 77 Tahun. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Download to read offline. 02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta). TATA NASKAH DINAS DI ANRI : Katalog : Abstrak : Download : Mencabut Peraturan Kepala ANRI No. Bimtek Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2023. Contoh Telaahan Staf Wood Scribd Indo . memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun antar Kementerian/Lembaga. . TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM. Adapun Naskah Dinas arahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) terdiri atas: a). penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah ke Inspektorat. . 6, jdih. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi daerah maupun teknis. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di. Http Jdih Kedirikota Go Id Home Download 295 . Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal. Ukuran huruf “1”untuk tulisan nama Pemerintah Kota Bandung; 2. melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan. Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Judul. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. 2020/No. Download Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah - Pekon Blitarejo Sistem Informasi & Layanan. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Judul: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah: T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pedoman TNDE meliputi : 1. efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman. Pencabutan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Teks penuh. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik IndonesiaHalaman ini telah diakses 3406 kali. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN. Pasal 7 Sumber pengaduan masyarakat dapat berasal dari : 1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Menurut peraturan pemerintah, perlu diadakan. Manfaat a. Permendagri No. ABSTRAK: Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan. Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi. Kabupaten Pasuruan, perlu pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. (3) Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Lembaga di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa. Uji Materiil : Ukuran File : 382 KB: Jumlah Halaman : 17 Halaman Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.